RUU Ormas

DPR tak gentar meskipun banyak aksi penolakan RUU Ormas yang tidak lagi akan di resmikan. Pasalnya UU Ormas tersebut dinilai kurang efektif dan bersifat represif. Demikian juga yang tegaskan oleh Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, juga menilai dalam rezim demokrasi, ormas sebagai artikulasi masyarakat sipil semestinya diajak dialog bukan diawasi lewat Undang-Undang. Alasan pemerintah yang menyebutkan RUU Ormas diperlukan untuk mengantisipasi ormas berbasis agama dan kemudian bermetamorfosa menjadi teroris dinilai Airlangga sebagai dalih untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat seperti di zaman Orde Baru.
Masih banyak penolakan lain dengan berbagai alasan yakni pertama soal definisi atau batasan, kedua soal asas, dan ketiga soal kewenangan pemerintah—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Definisi ormas yang tertuang dalam RUU terlalu luas, baik yang berbasis massa maupun tidak (seperti yayasan), bahkan mencakup di dalamnya semua perkumpulan yang bersifat spesifik seperti kesamaan minat, bakat, hobi, dan lain-lain. Padahal, untuk bisa beraktivitas, ormas harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Jadi, jika ketentuan ini disahkan, kelompok arisan pun harus disahkan oleh pemerintah.
Kedua, soal asas. Terdapat upaya untuk menyamakan semua asas ormas yakni Pancasila. Meskipun ada ketentuan bisa berasas lain asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila, hal ini masih bisa menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam karena frase “asal tidak bertentangan” bisa berpotensi menafikan asas lain selain Pancasila. Ormas yang berasaskan keagamaan atau kedaerahan misalnya, sangat mungkin ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila.
Ketiga, soal kewenangan pemerintah untuk membekukan atau membubarkan ormas. Ketentuan ini bisa kita pahami karena dilatarbelakangi oleh munculnya ormas-ormas yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya front-front yang cenderung membuat onar dan merusak memunculkan pandangan pentingnya pemerintah menata dan menertibkan ormas. Usulan agar ormas-ormas atau front-front itu dibubarkan pun merebak di tengah-tengah masyarakat.( http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3145)
Berdasarkan draf RUU Ormas versi 15 Maret 2013, pasal 61 memuat usulan pemerintah tentang larangan satu ormas melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah yang disetujui Panja DPR pada 21 November 2012. Ini akan berakibat serius terhadap ormas yang selama ini bergerak di bidang pendidikan, sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, termasuk
Pemerintah tampaknya memperdulikan penolakan tersebut karena massanya tidak terlalu banyak, selain itu ada beberapa pendapat sebagai pendukung dari rancangan UU ormas tersebut diantaranya :
“Pancasila adalah satu dari empat pilar negara ini, di samping UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila merupakan harga mati. Kenapa harus dipersoalkan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (22/3).
Ia menjelaskan bahwa ormas atau LSM bisa juga mencantumkan asas lain seperti asas Islam. Namun asas Pancasila harus yang menjadi asas utama. Setelah menempatkan Pancasila baru ditambahkan asas lainnya.
“Asas lain boleh tapi tetap ada Pancasila. Pancasila menjadi asas pokok,” tegasnya.
Pernyataan serupa disampaikan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemdagri Tanribali Lamo. Menurutnya, jika RUU Ormas disahkan maka tidak ada satu pun ormas yang bebas mengelak dari aturan tersebut. Jika ada ormas yang terang-terangan menolak asas Pancasila, maka diberi peringatan. Peringatan dilakukan tiga kali berturut-turut dalam tiga bulan. Jika tidak diindahkan akan dibekukan aktivitasnya. Kemudian minta dibubarkan lewat pengadilan.
Jika ada penggurus ormas yang masih ngotot mempertahankan asas itu meski telah dibubarkan oleh pengadilan, maka konsekuensinya akan dilarang beroperasi di Indonesia. Mereka akan dianggap illegal. Bagi ormas yang telah dibubarkan oleh pengadilan maka pengurusnya tidak boleh lagi beraktivitas atau mendirikan ormas sejenis.
Dia menjelaskan bahwa pengaturan Ormas di Indonesia merupakan pelaksanaan amanah konstitusi, Pasal 28 J UUD 1945. Konstitusi menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU (http://www.beritasatu.com/nasional/103579-mendagri-tolak-asas-pancasila-ormas-akan-dibubarkan.html)
Mengenai penolakan masyarakat, Malik menilai orangnya itu-itu saja. Namun, katanya, tidak pernah ditunjukkan pasal mana yang menghambat ormas atau berpotensi represi. “Saya kira isi (RUU Ormas) sudah cukup moderat dan tidak benar kalau berpotensi represi atau menghambat orang membentuk organisasi,” tuturnya. (http://nasional.kompas.com/read/2013/03/27/22152679/Masyarakat.Tolak.RUU.Ormas.DPR-Pemerintah.Jalan.Terus)
Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mengatakan, keberadaan RUU ormas diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme. Sebab, kemerdekaan Indonesia dan arah pembangunan republik ini juga tidak lepas dari peran besar ormas. dan mengamanatkan RUU Ormas tersebut sebagai perekat NKRI
Marwan mengatakan, RUU ormas juga akan menempatkan ormas sebagai mitra pemerintah dalam perannya sebagai lembaga kontrol pemerintah. “Kerjasama dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan kerjasama dalam memberdayakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Marwan, semangat dilahirkannya RUU ormas bukan membatasi kebebasan berserikat. Namun, diharapkan dapat menjadi ketentuan media kontrol keberadaan ormas yang mengancam kebebasan orang lain atau ormas lain yang menyebabkan disintegrasi bangsa
Dari beberapa pemaparan diatar mengenai Pro dan Kontra RUU Ormas, saya sebagai mahasiswa memegang bendera kontra. yahh.. jelas saya sangat menolak adanya UU Ormas yang dengan semangat dirancang oleh DPR. Dengan melihat dari sisi keobjektivan efek dari UU Ormas tersebut saya rasa ini memang benar-benar tidak efektif. Mengapa?
1. Asas UU Ormas bersifat represif yakni menekankan kepada semua organisasi untuk berasaskan pancasila, nah.. bagaimana dengan organisasi Islam? Organisasi yang merasaskan khilafah islamiyah? haruskan mereka mengubah asas organisasinya tersebut. Saya rasa tidak mungkin, jika DPR tetap memaksa organisasi tersebut melepaskan/ mengganti asasnya bukankah itu melanggar HAM tentang kebebasan beragama. oke, ada pembelaan bahwa tindakan tersebut tidak menghalangi seseorang untuk beragama, silahkan saja memeluk agama sesuai dengan keyakinan, tapi ini kan organisasi, bukan agama!. Namun dalam agama sendiri, contohnya Islam, kita sebagai pemeluk agama islam harus taat beribadah dan menjalani hidup sesuai dengan hukum dan peraturan islam. Jadi segala aktivitas kita harus berlandaskan pada Peraturan Islam. contohnya berorganisasi.. Nah, jika berlandaskan pancasilaaa?? berarti bukan Islam lagi dong? Dosa? sudah pasti…Jado saya rasa UU Ormas ini sifatnya terlalu menekan, seharusnya diberi kebebasan kepada organisasi tertentu untuk memilih asas sesuai dengan organisasinya masing-masing. namun yang membuatku heran, kenapa masih saja ada organisasi Islam yang mendukung, bahkan mendesak untuk meresmikan UU Ormas tersebut.. iuuhhhhh
2. Selanjutnya, Mengenai tujuan dari UU ormas.. Yahh.. Untuk mensejahtrakan rakyat.. untuk keamanan rakyat semuanya untuk kebaikan rakyat deh… but sebenarnya yang menyengsarakan rakyat itu apa? kemiskinan !. kemiskinan karena apa? Korupsi para pemerintah! jadi yang menyengsarakan rakyat? Jelasssssss sekali.. nahh.. kenapa Organisasi masyarakat yang dibenahi harusnya kan buat ajahh RUU Pemerintah korupsi, beres! hukumannya yahh kayak tadi, Pemerintah yang korup harus di berhentikan dari jabatannya dan tidak boleh jadi pemerintah lagi !! titik

So?? Buat apa ada UU ORMAS LAGI??
KATAKAN TIDAKKK UNTUK UU ORMAS !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s